Album Foto

• 

  Sosialisasi Implementasi Transaksi Nontunai

  🕔09:14:43, 30 Nov 2017
• 

  "Cabut Paku"

  🕔10:53:50, 13 Okt 2017
• 

  Penelitian RKA SKPD 2018

  🕔09:48:21, 27 Sep 2017
• 

  Sosialisasi Permendagri RI Nomor 33 Tahun 2017

  🕔16:40:59, 26 Sep 2017
• 

  Festival Kopi "Kolesem" Lumajang 2017

  🕔07:19:25, 11 Okt 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Kelembagaan PPID

1. Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID, yang penetapannya dengan Keputusan Bupati.
2. PPID bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. PPID dibantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. PPID Pembantu pada BPKD melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan BPKD. PPID Pembantu tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.

Struktur PPID Pembantu pada BPKD

Berikut merupakan struktur PPID Pembantu pada BPKD :

Tugas PPID

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, PPID bertugas untuk :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Wewenang PPID

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, PPID berwenang :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya ;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi; dan
6. Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.