Album Foto

• 

  Sosialisasi Implementasi Transaksi Nontunai

  🕔09:14:43, 30 Nov 2017
• 

  "Cabut Paku"

  🕔10:53:50, 13 Okt 2017
• 

  Penelitian RKA SKPD 2018

  🕔09:48:21, 27 Sep 2017
• 

  Sosialisasi Permendagri RI Nomor 33 Tahun 2017

  🕔16:40:59, 26 Sep 2017
• 

  Festival Kopi "Kolesem" Lumajang 2017

  🕔07:19:25, 11 Okt 2017

MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:

1. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman;
3. Menurunnya resistensi terhadap perubahan;
4. Budaya perubahan yang semakin melekat (embedded) pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Atas dasar tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melakukan aksi-aksi perubahan dengan memperhatikan pencapaian kondisi dimaksud dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut.

A. ASPEK PEMENUHAN

1. Tim Reformasi Birokrasi

Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

1. Tim Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk.
2. Tim Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja.
3. Tim Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

2. Road Map Reformasi Birokrasi

Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

1. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan.
2. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi BIrokrasi unit kerja kepada anggota organisasi.
3. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map.

3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

1. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asessor dengan ketentuan yang berlaku.
2. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB.
3. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan.
4. Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

1. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Terdapat upaya untuk menggerakan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model.

B. ASPEK HASIL ANTARA

Pada area Manajemen Perubahan, untuk saat ini belum terdapat indikator yang menggambarkan hasil antara. Namun demikian indikator hasil antara pada area perubahan ini dimungkinkan ada jika terdapat penilaian yang relevan di waktu tertentu.

C. ASPEK REFORM

Pada aspek reform pengukuran keberhasilan program dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

1. Komitmen dalam Perubahan

Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

1. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi.
2. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen.
3. Instansi mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan (reform).

2. Komitmen Pimpinan

Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

1. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya.
2. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi.

3. Membangun Budaya Kerja

 Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

• Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.