Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan Sekolah, Disdik Lumajang Gelar Rekonsiliasi Dana BOS 2026
dok. kontributor
Lumajang — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang menggelar agenda Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) Triwulan III (Bulan Juli hingga September) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini, dipusatkan di Aula Kantor BPKD Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan rekonsiliasi bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, kesesuaian penyerapan anggaran, serta ketertiban pelaporan pembukuan keuangan sekolah dengan catatan pada laporan keuangan daerah.
Sasaran dan Jenjang Verifikasi
Proses pencocokan dan verifikasi data keuangan dilakukan secara bertahap untuk seluruh jenjang pendidikan di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Adapun jenjang yang mengikuti verifikasi meliputi:
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): PAUD Negeri & PAUD Swasta
- Pendidikan Dasar: SD Negeri & SD Swasta
- Pendidikan Menengah Pertama: SMP Negeri & SMP Swasta
- Pendidikan Nonformal: Kesetaraan / SKB & PKBM
Alur dan Fokus Rekonsiliasi
Selama empat hari pelaksanaan, tim verifikator dari BPKD dan Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan ketat terhadap laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaikan oleh para bendahara sekolah. Fokus utama dalam proses rekonsiliasi kali ini mencakup:
- Kesesuaian Realisasi Belanja: Memastikan realisasi program sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Kepatuhan Pajak: Pemeriksaan pemotongan dan penyetoran pajak atas transaksi belanja barang, jasa, maupun modal.
- Pencatatan Aset/Peralatan: Inventarisasi belanja modal agar terdaftar secara akurat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) daerah
Harapan dan Implikasi
Melalui agenda rekonsiliasi berkala ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap pelaporan pengelolaan Dana BOS Triwulan III Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan secara tepat waktu, akurat, dan memenuhi standar akuntansi pemerintah.
