BPK R.I Kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2025

Pada hari Jumat, 29 Mei 2026 Bupati Lumajang bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 dari BPK R.I Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.
Alhamdulillah…., tahun ini BPK R.I Kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2025, ini merupakan WTP yang ke 8 secara berturut-turut.
Dalam opininya, BPK R.I menyatakan, laporan kuangan Kabupaten Lumajang telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan akuitas. 
Bupati Lumajang berkomitmen, keuangan daerah harus dikelola secara transparan dan akuntabel, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pengendalian internal benar-benar di jalankan secara efektif, penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan kecukupan pengungkapan atas po-pos laporan keuangan. Jika kriteria ini di jalankan dengan konsisten, dengan sendirinya WTP akan dipertahankan sepanjang tahun. 
WTP bukan tujuan akhir, yang jauh lebih penting adalah bagaimana menselaraskan WTP dengan peningkatan pelayanan publik dan  pelaksanaan APBD  serta hasil-hasil pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah berupaya untuk selalu meningkatkan kualaitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan modernisasi tata kelola keuangan dan aset daerah berbasis IT,  melengkapi regulasi dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian secara berjenjang mulai dari SPI di masing-masing perangkat daerah sampai fungsi pengawasan dan pengendalian oleh APIP