• Home
  • Berita
  • BPKD Kabupaten Lumajang Matangkan Kesiapan Impleme...
Sekretariat

BPKD Kabupaten Lumajang Matangkan Kesiapan Implementasi SIPD RI 100% untuk Tahun Anggaran 2027 dan Evaluasi Belanja Daerah 2026

19 November 2026
Herman WE
32 views
2 min read

LUMAJANG – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang menggelar forum strategis guna mematangkan transformasi digital tata kelola keuangan daerah. Acara bertajuk "Persiapan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) 100% pada Tahun Anggaran 2027 dan Evaluasi Belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026" tersebut dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Lt. II Kantor BPKD Kabupaten Lumajang.

Langkah akseleratif ini sejalan dengan kebijakan nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memposisikan SIPD-RI sebagai jembatan utama perwujudan Satu Data Indonesia (SDI). Melalui sistem ini, seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan keuangan daerah wajib terintegrasi secara penuh dan real-time.

Kejar Target 100% di Tahun Anggaran 2027

Dalam arahannya, BPKD Kabupaten Lumajang menekankan bahwa kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengoperasikan SIPD-RI secara mutlak harus mencapai 100% pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Transisi penuh ini menuntut akurasi data yang tinggi, mengingat SIPD-RI kini telah berkembang menjadi instrumen nasional untuk pengendalian fiskal, monitoring kinerja, dan audit. Kesalahan input data atau ketidaksesuaian nomenklatur kini memiliki risiko administratif yang langsung terpantau oleh pemerintah pusat.

Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lumajang diminta untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah terinput dan tersinkronisasi tanpa kendala teknis dalam sistem.

Evaluasi Ketat Belanja Perangkat Daerah TA 2026

Selain memproyeksikan kesiapan TA 2027, pertemuan ini juga difokuskan pada evaluasi mendalam terhadap realisasi Belanja Perangkat Daerah TA 2026 yang sedang berjalan. BPKD Lumajang menggarisbawahi pentingnya asas kebermanfaatan anggaran (value for money). Di era SIPD-RI, evaluasi belanja tidak lagi hanya menyasar pada "seberapa besar anggaran yang habis", melainkan bagaimana setiap pos belanja berkorelasi langsung dan logis terhadap indikator kinerja OPD serta target pembangunan daerah.

Evaluasi ini menjadi basis penting untuk mendeteksi kesenjangan alokasi, meminimalisir pemborosan, sekaligus mengoptimalkan penyerapan anggaran di sisa tahun 2026 agar berjalan akuntabel dan minim temuan administratif.

Dengan koordinasi intensif ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui BPKD optimis dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang makin transparan, tertib regulasi, dan siap menghadapi integrasi penuh SIPD-RI di tahun mendatang demi mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Herman WE
Herman WE
Kontributor
Menulis artikel dan berita seputar kegiatan bpkd kab. lumajang
Bagikan Artikel Ini
Link berhasil disalin!